Tag archive

bi

2018, BI Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Sampai 5,5 Persen

in Uncategorized by

2018, BI Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Sampai 5,5 PersenIndonesia — Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen sampai 5,5 persen pada 2018 mendatang. Hal itu berdasarkan prediksi kontribusi investasi terhadap perekonomian domestik lebih kuat dari tahun ini, yang pada kuartal I 2017 hanya sekitar 4,81 persen.

Adapun proyeksi BI ini lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 yang mencapai 5,4 persen sampai 6,1 persen.

“Prospek ekonomi 2018 akan ditopang permintaan domestik, terutama dalam bentuk investasi. Kami yakin, pertumbuhan investasi bukan hanya bagunan tapi juga investasi non-bangunan,” ungkap Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam Rapat Kerja bersama pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Selasa (6/6).

Menurut Agus, pertumbuhan investasi akan meningkat lantaran Indonesia berhasil mengantongi rating layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat, yaitu Fitch, Moody’s, dan yang teranyar dari Standard and Poor’s (S&P), sehingga aliran investasi asing ke dalam negeri, baik berupa investasi langsung maupun investasi portofolio diproyeksi akan meningkat.

Kemudian, sentimen positif bagi peningkatan investasi juga berasal dari perbaikan pertumbuhan ekonomi global di tahun depan, yang diproyeksi sebesar 3,6 persen atau tumbuuh tipis dibandingkan tahun ini di angka 3,5 persen. Lalu, ada pula sentimen dari perbaikan harga sejumlah komoditas.

“Perbaikan ekonomi global diharapkan bisa berdampak positif bagi peningkatan ekspor 2018. Meskipun tidak sebesar 2017 akibat peningkatan harga komoditas relatif terbatas,” jelas Agus.

Bersamaan dengan itu, BI juga berupaya menciptakan berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial yang menambah gairah dan menjaga iklim investasi di Tanah Air. Sehingga diharapkan investasi dapat masuk ke proyek infrastruktur yang selanjutnya juga mengerek minat investasi swasta.

Sementara, untuk indikator utama penopang pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, diprediksi tetap tumbuh dengan baik sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang tetap kuat dan tingkat inflasi yang terjaga. Dari sisi indeks harga, BI meramalkan, inflasi sebesar 3,5 persen plus minus 1,0 persen atau sama dengan proyeksi pemerintah dalam R-APBN 2018.

Proyeksi inflasi tersebut, menurut Agus, berasal dari laju inflasi sampai Mei 2017 yang sebesar 0,39 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), sehingga inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 4,33 persen atau masih dalam rentang target inflasi pemerintah sebesar 4,0 persen plus minus 1,0 persen.

“Inflasi inti diperkirakan terjaga dan inflasiadministered price diperkirakan cenderung menurun. Namun, perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi perlu diperkuat,” tekannya.

Sementara, untuk nilai tukar atau kurs rupiah ditargetkan berada pada rentang Rp13.400 sampai Rp13.700 per dolar Amerika Serikat (AS) atau sedikit melemah dibandingkan target tahun ini sebesar Rp13.300 sampai Rp13.600 per dolar AS. (gir)

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170607055855-78-219919/2018-bi-prediksi-ekonomi-indonesia-tumbuh-sampai-55-persen/

BI Manfaatkan SBN Secara Penuh di 2024

in Berita Saham by

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) secara bertahap akan menghapus salah satu instrumen kebijakan moneternya, yakni Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kemudian, BI akan menggantinya dengan memanfaatkan Surat Berharga Negara (SBN) di setiap transaksi moneternya.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bank sentral menargetkan optimalisasi SBN dalam kebijakan moneter mencapai 100 persen pada tahun 2024 mendatang.

Ia menuturkan, saat ini, pemanfaatan SBN dalam kebijakan moneter baru mencapai 50 persen. Pemanfaatan tersebut salah satunya, yakni penggunaan SBN sebagai underlying transaksi repo antar bank.

“Lebih dari 50 persen kegiatan kami, yang menggunakan underlying asetnya sudah menggunakan SBN,” ujarnya usai menghadiri pertemuan tahunan BI, Selasa (23/11) malam.

Kendati demikian, Agus memastikan, SBI dengan varian tenor pendek akan tetap ada dan masih bisa digunakan sebagai underlying transaksi moneter jangka pendek. Hanya saja, SBI dengan tenor jangka panjang akan sepenuhnya digantikan oleh SBN.

BI Manfaatkan SBN Secara Penuh di 2024
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, bank sentral menargetkan optimalisasi SBN dalam kebijakan moneter mencapai 100 persen pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, pemanfaatan SBN baru sekitar 50 persen. (REUTERS/Beawiharta).

“Kami meyakini ini akan membuat semakin efisien,” terang mantan Menteri Keuangan tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik langkah BI dalam arah kebijakannya. Ia mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan bersama BI terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi, sehingga proses transisi berjalan lancar.

“Kalau dari volume instrumen jangka pendek itu bagi pemerintah juga menguntungkan, karena berarti bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah,” imbuhnya.

Sri Mulyani menambahkan, proses transisi akan dilakukan secara bertahap dan perlahan. “Ada risiko seperti revolving itu tetap bisa dijaga, terutama dari sisi kehandalan pemerintah dan BI mengelola dinamika market.”

Diharapkan, kemampuan pengelolaan SBN oleh pemerintah dapat diterima oleh pasar. Begitu pula risiko yang ada, dapat dikelola dengan baik. Ia memahami kebutuhan BI yang akhirnya memerlukan SBN sebagai instrumen dalam operasi moneternya. (bir)

BI Bawa Wacana Redenominasi Rupiah ke Dalam Prolegnas 2017

in Uncategorized by

Semarang, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mengajukan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ke parlemen untuk dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Kebijakan pemangkasan digit mata uang dinilai penting untuk segera dilakukan meski implementasinya memakan waktu hingga tujuh tahun.

Deputi Gubernur BI, Ronald Waas menjelaskan alasan redenominasi masih belum bisa terealisasi sampai saat ini meski sudah diwacanakan sejak lama. Selain kondisi perekenomian yang belum stabil, katanya, penerapan redenominasi rupiah juga harus didukung oleh kondisi politik yang stabil.

“Politik juga harus stabil. Misalnya saja, jangan menerapkan (redenomenasi) saat menjelang pemilu atau pada tahun pemilu berlangsung,” jelas di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (24/9).

Selain itu, lanjutnya, redenominasi bisa berhasil jika seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat menerima dan memahami kebijakan redenominasi. “Kalau tidak, bisa gagal juga program ini,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menilai redemoninasi tetap penting untuk dilakukan oelh Indonesia.Pasalnya, Rupiah merupakan salah satu mata uang yang digitnya paling banyak dibandingkan mata uang lainnya di kawasan Asean. Rupiah hanya lebih sedikit digitnya dibandingkan mata uang Dong Vietnam.

Hingga kini, lanjut Ronald,  BI masih menunggu pembahasan payung hukum kebijakan redenominasi berupa Undang-Undang (UU) yang baru akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Selain mengatur pemangkasan digit, UU tersebut juga mengatur kapan kebijakan itu akan berlaku dan hal teknis terkait.

“Nanti kita tunggu undang-undangnya baru langkah konkrit kita ambil,” ujarnya.

Rencananya, redenominasi dilakukan dengan cara memangkas tiga nol di nominal Rupiah yang berlaku saat ini. Misalnya, dari Rp1.000 menjadi Rp1. Hal ini tidak akan mempengaruhi daya beli maupun nilai tukar rupiah untuk membeli barang ataupun jasa.

“Ada tahapan redenominasi dan tahapannya itu bisa lima sampai tujuh tahun,” tutur Ronald.

Berdasarkan praktik di sejumlah negara, kata Ronald, butuh strategi selama masa transisi redenominasi mata uang. Contohnya, ada negara yang dengan sengaja memburamkan angka nol yang akan dipangkas pada uang kartalnya sebelum sepenuhnya dihapus pada terbitan uang yang baru.

“Tidak akan pemerintah dan BI tiba-tiba bilang akhir tahun ini redenominasi. Karena, dari pengalaman dari beberapa negara lain, ada  masa transisi,” ujarnya. (ags)

RDG BI: Bank Sentral Pangkas 25 Basis Poin Suku Bunga Acuan

in Uncategorized by

RDG BI: Bank Sentral Pangkas 25 Basis Poin Suku Bunga Acuan
Gubernur BI Agus D.W Martowardojo

Bisnis.com, Jakarta—Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%.

Selain itu, bank sentral juga menurunkan deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% dan lending facility turun 25 basis poin menjadi 5,75% berlaku efektif 23 September 2016.

Gubernur BI Agus D.W Martowardojo mengakatan pelonggaran kebijakan moneter melalui 7-day Reverse Repo Rate ini sejalan dengan berlanjutnya stabilitas makroekonomi tercermin dari inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar rupiah relatif stabil.

“Pelonggaran diharapkan memperkuat untuk mendorong permintaan domestik. BI meyakini, pelonggaran akan memperkuat kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya, dalam konferensi pers, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Sebelumnya, seluruh ekonom yang disurvei Bisnis pada Rabu (21/9) menilai bulan ini saat yang tepat bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Relaksasi itu diyakini dapat mendorong perekonomian di tengah keterbatasan fiskal.

Seperti diketahui, BI baru saja menerapkan suku bunga acuan baru bernama 7-day Reverse Repo Rate mulai Agustus 2016. Rapat Dewan Gubernur BI bulan lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 5,25%.

Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. David Sumual mengatakan secara fundamental memunginkan adanya ruang pemotongan suku bunga acuan  mengingat inflasi terkendali dengan pencapaian 2,79% (year on year/yoy) pada Agustus 2016 dan inflasi tahun kalender (year to date) sebesar 1,74%.

Di sisi lain, dia meyakini penurunan suku bunga acuan bulan ini dapat menstimulus permintaan yang lemah, bahkan pertumbuhan kredit Agustus 2016 berada di kisaran 6% (yoy) atau terendah sejak krisis global pada 2009.

“Ini untuk menstimulasi permintaan dengan menurunkan suku bunga karena ruangnya ada, pemerintah juga harus ada dorongan untuk belanja,” katanya.

 

Juli 2016, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$324,2 Miliar

in Uncategorized by

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2016 sebesar US$324,2 miliar atau naik 6,4 persen secara tahunan (year on year).

“BI memandang perkembangan ULN pada Juli 2016 masih cukup sehat. Namun, terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional,” ujarnya, Senin (19/9).

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia per akhir Juli 2016 didominasi oleh ULN jangka panjang sebesar US$283 miliar atau 87,3 persen dari total ULN. Angka itu tumbuh 8,0 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan Juni 2016 yang sebesar 7,7%.

Di sisi lain, posisi ULN jangka pendek pada akhir Juli 2016 tercatat sebesar US$41,2 miliar (12,7 persen dari total ULN) atau turun 3,6 persen. Capaian ini lebih dalam dari penurunan Juni 2016 sebesar 3,1 persen.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta yang mencapai US$164,5 miliar atau 50,7 persen dari total ULN. Posisi ini masih mengalami penurunan 3,4 persen setelah pada bulan sebelumnya turun 3,1persen.

Sementara, sektor publik tercatat sebesar US$159,7 miliar (49,3 persen dari total ULN) atau tumbuh 18,7 persen. Pertumbuhan ini naik dari bulan Juni yang tumbuh 17,9 persen.

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Juli 2016 didominasi oleh sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Keempat sektor ini mengambil porsi 75,7 persen terhadap total ULN swasta.

Apabila pertumbuhan tahunan keempat sektor tersebut dibandingkan dengan Juni 2016, pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas & air bersih tercatat meningkat. Di sisi lain, ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan masih mencatat pertumbuhan negatif.

Ke depan, BI akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Dengan demikian, ULN berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang bisa memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengingatkan, pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola ULN misalnya dengan melakukan lindung nilai (hedging). Hal ini dimaksudkan agar ULN bisa menjalankan fungsinya untuk membiayai kegiatan produktif dan tidak menggangu kestabilan nilai tukar rupiah.

“Yang selama ini kita jaga adalah penggunaan ULN untuk yang produktif dan didukung oleh hedging sehingga tidak menimbulkan risiko foreign exchange (nilai tukar), ” pungkas Agus. (bir/gen)

Go to Top