Tag archive

OJk

APEI Minta Besaran Modal untuk Transaksi Marjin Disunat

in Berita Saham by
APEI Minta Besaran Modal untuk Transaksi Marjin Disunat
Saat ini, jumlah minimal modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) perusahaan efek yang dapat menerima pinjaman untuk transaksi marjin sebesar Rp250 miliar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono

Jakarta, CNN Indonesia — Komite Ketua Umum (KKU) Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) periode 2017-2020 akan meminta regulator dan otoritas untuk menurunkan jumlah modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimal yang dapat menerima pinjaman untuk transaksi marjin oleh PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) atau securities financing.

Seperti diketahui, sesuai aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah minimal MKBD perusahaan efek atau sekuritas yang dapat menerima pinjaman untuk transaksi marjin sebesar Rp250 miliar.

Salah satu pengurus KKU APEI, Zaki Mubarak menjelaskan, perusahaan sekuritas yang memiliki MKBD sebesar itu mayoritas merupakan perusahaan sekuritas asing. Sementara, jenis nasabah yang dimiliki perusahaan sekuritas asing umumnya dari institusi.

“Rata-rata perusahaan sekuritas asing tidak punya nasabah per orangan, kebanyakan institusi. Mereka tidak butuh marjin, kalau transaksi Rp100 miliar ya bayar Rp100 miliar,” ungkap Zaki, Senin (17/7).

Adapun, investor ritel rata-rata dimiliki oleh perusahaan sekuritas lokal. Namun, MKBD perusahaan sekuritas lokal sendiri belum melampaui MKBD perusahaan sekuritas asing atau bahkan masih dibawah Rp100 miliar.

“Kami juga berusaha mudah-mudahan yang bisa transaksi marjin yang tidak Rp250 miliar, tapi dibawah itu atau bahkan kalau bisa dibawah Rp10 miliar,” ucap Zaki.

Sekedar informasi, BEI menyebut operasional PEI akan dimulai pada bulan ini. Untuk tingkat bunganya sendiri akan berkisar single digit, sehingga perusahaan sekuritas dapat menekan tingkat bunga kepada investor yang melakukan peminjaman.

“Tujuan bukan hanya cari untung tapi tambah likuiditas pasar. Kami batasi spread perusahaan sekuritas (ke investor) 4 persen,” jelas Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, pekan lalu.

APEI Rombak Pengurus KKU

APEI baru saja mengubah KKU dan pengawas untuk periode 2017-2020 dari periode sebelumnya 2014-2017. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) 15 Juli kemarin.

Dari hasil RUA tersebut, terdapa lima anggota APEI yang terpilih menjadi KKU periode selanjutnya. Namun, kelimanya belum menetapkan koordinator KKU.

Menurut Zaki, koordinator akan dipilih secara internal oleh lima KKU tersebut. Sehingga, anggota APEI tidak memiliki wewenang untuk menentukan.

“Tapi kami semua tidak ada yang lebih tinggi jabatannya, itu hanya koordinator internal saja,” kata Zaki.

Berikut lima pengurus KKU 2017-2020:
1. Karman Pamurahardjo
2. Octavianus Budianto
3. Rudy Utomo
4. Triny Talesu
5. Zaki Mubarak (gir)

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170717182900-92-228431/apei-minta-besaran-modal-untuk-transaksi-marjin-disunat

DPR Dapuk Wimboh jadi Ketua DK OJK

in Berita Saham by

Indonesia — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Wimboh Santoso lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang diambil petang ini, Kamis (8/6), Wimboh mengantongi 50 suara anggota. Sementara, Sigit Pramono hanya mendapatkan empat suara dan satu suara abstain.

DPR Dapuk Wimboh jadi Ketua DK OJK
Wimboh Santoso mengantongi 50 suara anggota. Sementara, Sigit Pramono hanya mendapatkan empat suara dan satu suara abstain. (Detikcom/Grandyos Zafna).

“Dengan ini yang terpilih menjadi Ketua DK OJK adalah Wimboh Santoso,” ujar Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR.

Hingga saat ini, Komisi XI DPR masih melangsungkan pemungutan suara untuk sisa enam kursi jabatan anggota DK OJK.

Wimboh pernah menjabat sebagai direktur eksekutif International Monetary Fund (IMF) dan kepala perwakilan BI di New York, direktur Direktorat Pengaturan Perbankan BI pada 2010-2012.  Pada 2015 lalu Wimboh menjabat sebagai komisaris utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, Panitia Seleksi DK OJK telah menerapkan seleksi ketat untuk dua kandidat yang memperebutkan kursi ketua, yakni Sigit dan Wimboh.

“Kualifikasi untuk ketua, saat kami seleksi dari tahap pertama sampai tahap akhir, pertanyaannya jauh lebih banyak menyangkut kemampuan seseorang untuk memimpin keseluruhan OJK,” tegas dia. (bir)

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608202524-78-220449/dpr-dapuk-wimboh-jadi-ketua-dk-ojk/

OJK Tunggu Aturan Teknis Perppu Keterbukaan Data Nasabah

in Berita Saham by
OJK Tunggu Aturan Teknis Perppu Keterbukaan Data Nasabah
Pasalnya, dengan keluarnya aturan teknis, OJK bisa membantu dalam menyosialisasikan implementasi aturan tersebut ke pelaku industri. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanti terbitnya aturan pelaksana teknis terkait implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Seperti diketahui, Perppu 1/2017 tersebut diterbitkan dalam rangka implementasi pertukaran informasi data keuangan otomatis (AEOI) antar negara.

“Misalnya, nanti akan dikeluarkan peraturan pemerintah yang lebih mendetail untuk mekanisme teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak meminta datanya bagaimana,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/5).

Dengan keluarnya aturan teknis, OJK bisa membantu dalam menyosialisasikan implementasi aturan tersebut ke pelaku industri.

“Kami baru bertemu dengan teman-teman DJP siang ini, mereka datang ke kantor kami untuk menjelaskan mengenai isi Perppu tersebut walaupun kami telah menerima drafnya,” ujarnya.

Dalam Perppu 1/2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya bisa mengakses data keuangan nasabah yang berada di sektor perbankan, tetapi juga data keuangan yang disimpan oleh nasabah di sektor keuangan non bank (IKNB).

Menurut Firdaus, hal itu tidak perlu menjadi momok bagi pelaku maupun nasabah IKNB. Pasalnya, keterbukaan informasi demi kepentingan perpajakan juga berlaku di negara lain.

Khusus untuk IKNB, menurut Firdaus, kemungkinan otoritas pajak akan menyasar data nasabah asuransi jiwa yang memiliki karakteristik penyimpanan dana (deposit taken).

Tak hanya OJK, pelaku industri juga menanti terbitnya aturan teknis untuk memandu pelaksanaan Perppu 1/2017. Direktur PT Asuransi Jiwa BCA (BCALife) Yannes Chandra mengungkapkan, pelaku industri masih berada pada tahap memahami Perppu 1/2017.

“Kami sendiri masih belum memiliki suatu panduan baku untuk menjalankan Perppu ini,” ujarnya.

Yannes menilai pembukaan informasi nasabah asuransi jiwa demi kepentingan perpajakan seharusnya tidak akan menjadi masalah bagi industri.

Pasalnya, perusahaan asuransi jiwa telah diharuskan memberikan informasi nasabah jika diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena hal-hal tertentu.

“Jadi Perppu ini hanya perluasan saja,” ujarnya.

Jika tidak ada ketentuan khusus, Yannes menekankan, maka informasi nasabah asuransi jiwa tidak bisa sembarangan diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuaan nasabah.

Pasalnya, perusahaan asuransi terikat Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diturunkan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

“Jadi kami tidak bisa sembarangan memberikan informasi nasabah,” tegasnya. (gir)

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170517160943-78-215511/ojk-tunggu-aturan-teknis-perppu-keterbukaan-data-nasabah/

OJK Siap Copot Capping Deposito Jika Tax Amnesty Berhasil

in Uncategorized by

 

Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersedia menghapus aturan batas (capping) bunga deposito yang saat ini berlaku bagi bank BUKU III dan IV.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan kemungkinan tersebut terbuka lebar jika program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah berhasil.

“Kalau tax amnesty ini sukses dan benar likuiditas bank melimpah serta tidak ada lagi potensi perang suku bunga untuk mengambil likuiditas, kemungkinan untuk melepas capping itu tetap terbuka,” kata Nelson, Kamis (22/9).

Pasalnya, tax amnesty diharapkan mampu menambah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang ditunjuk sebagai bank penampung (gateway) dana repatriasi maupun uang tebusan tax amnesty.

Namun faktanya, saat ini dana-dana tax amnesty belum diterima secara merata oleh perbankan.

Menurut Nelson, dana tax amnesty saat ini mayoritas masih dinikmati oleh bank-bank pelat merah plus satu bank swasta yakni PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.

“Sekarang ini justru walaupun sudah kelihatan besar tax amnesty belum merata di bank-bank. Coba lihat datanya itu kan paling banyak di BCA, BRI, Mandiri dan BNI,” katanya.

OJK Siap Copot Capping Deposito Jika Tax Amnesty Berhasil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kemungkinan tersebut terbuka lebar jika program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah berhasil. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jika nantinya dana tax amnesty bisa mengalir rata ke bank-bank gateway lainnya, ia yakin likuiditas perbankan secara umum akan membaik. Dengan begitu tidak akan ada lagi bank yang menawarkan bunga deposito tinggi untuk menarik nasabah.

Nelson memprediksi dana tax amnesty juga mampu mendongkrak volume kredit yang disalurkan oleh perbankan. Tahun ini OJK memproyeksi pertumbuhan kredit bisa mencapai 10-12 persen. Proyeksi ini lebih tinggi jika dibandingkan proyeksi Bank Indonesia yang mencapai 7-9 persen.

“Kalaupun double digit mungkin di level 10 persen. Tapi tahun depan akan lebih bagus 12-14 persen,” jelas Nelson. (gir)

OJK Tampar Bank Asing di Indonesia yang Jegal Tax Amnesty

in Uncategorized by
OJK Tampar Bank Asing di Indonesia yang Jegal Tax Amnesty
Peringatan tersebut dilontarkan terkait langkah bank-bank Singapura melaporkan nasabah asal Indonesia yang ingin merepatriasi dananya ke kepolisian setempat. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).

Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi keras bagi perbankan yang terbukti menghambat program pengampunan pajak (tax amnesty). Peringatan tersebut dilontarkan terkait langkah bank-bank Singapura melaporkan nasabah asal Indonesia yang ingin merepatriasi dananya ke kepolisian setempat. 

“Kami sudah panggil bank-bank di sini. Kami peringatkan mereka agar jangan ikut-ikutan induknya di Singapura sana. Karena ini kan langkah pemerintah yang bagus untuk bantu ekonomi stabil dan berkembang,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon, Kamis (22/9).

Nelson menyebutkan, bank asal Singapura yang beroperasi di Indonesia harus patuh terhadap peraturan yang berlaku di negara ini. Apa yang terjadi di Singapura, menurut Nelson, tak lepas dari aksi spekulasi perbankan Singapura terhadap program tax amnestydi Indonesia.

Beberapa bank di Singapura diketahui melaporkan nama-nama nasabahnya yang ikut tax amnesty dengan alasan pemenuhan standar Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara. 

Selasa (20/9) kemarin, OJK memanggil tiga bank yang terafiliasi dengan Singapura terkait isu tersebut antara lain OCBC NISP, DBS Indonesia dan UOB Indonesia. Padahal, ketiga bank ini diketahui juga terdaftar sebagai bank gateway penampung dana repatriasi tax amnesty. 

“Kami ingatkan bank yang dipanggil itu, pertama jangan ikut-ikutan lalu beberapa bank itu kan masuk sebagai gateway harusnya ikut bantu kelancarannya agar WNI yang punya rekening di Singapura kalau mau transfer ke Indonesia melalui bank itu juga kan, mestinya ikut bantu,” kata Nelson.

Namun Nelson mengatakan telah mendapat komitmen bank-bank tersebut tetap berkomitmen membantu program tax amnesty. Ketiga bank tersebut mengaku siap berkoordinasi dan kooperatif dengan otoritas Indonesia jika sewaktu-waktu ada perkembangan isu terkait tax amnesty. 

“Dia bagian perbankan yang kita awasi, kami bisa tegur kalau kami punya data dan informasi yang menunjukan mereka berkontribusi dalam proses menghambat, jadi yang jelas kita punya kewenangan untuk memberitahu agar itu tidak lakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono mempertanyakan langkah perbankan Singapura yang melaporkan transaksi mencurigakan atas rekening WNI justru di saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah menggelar program pengampunan pajak. 

Menurut purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbintang empat ini, perbankan di seluruh dunia pasti menjalankan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan pemeriksaan begitu mengendus indikasi transaksi mencurigakan setiap nasabahnya.

“Normatifnya seperti itu. Tapi mengapa baru mengemuka sekarang saat Indonesia menjalankan tax amnesty? Tidak perlu ada tax amnesty juga harusnya diperiksa dong, ngapain diomongin,” kata Hendropriyono saat mengajukan permohonan pengampunan pajak, Rabu (21/9). (gen)

Akuisisi dan merger perbankan semarak

in Uncategorized by

Akuisisi dan merger perbankan semarak

Kontan, JAKARTA. Geliat konsolidasi perbankan nampaknya terus melesak di tahun ini.  Apalagi, sejumlah bank akan menuntaskan proses merger maupun akuisisi menjelang tutup tahun 2016 ini.

Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut: ada tiga bank yang  akan menuntaskan konsolidasi tahun ini. Mereka: Bank Antar Daerah (Bank  Anda) dengan Bank Windu Kentjana International, lalu Bank Shinhan Indonesia yang merupakan hasil penggabungan antara Bank Metro Express dengan Centratama Nasional Bank.

Terakhir,  akuisisi Bank Andara oleh lembaga keuangan asal Korea Selatan, APRO Financial. Khusus untuk ekspansi APRO Financial di Indonesia, mereka sedang mencari satu bank lagi untuk diakuisisi. “APRO tengah menimbang-nimbang satu hingga tiga bank untuk uji tuntas atas kelayakan diakusisi (due dilligence),” tandas Irwan Lubis, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK.

Sesuai aturan OJK, investor boleh melakukan akuisisi bank-bank di Indonesia, adal lebih dari satu bank dan kemudian dikonsolidasikan. Di luar itu, Bank Pundi Indonesia juga sudah mendapat investor baru di tahun ini yakni Pemerintah Provinsi Banten lewat PT Banten Global Development. Pemprov Banten sudah menggenggam 34,41% saham bank yang kini bernama Bank Pembangunan Daerah Banten.

Irwan menambahkan, HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja juga akan menuntaskan konsolidasi. Namun, baru akan kelar April tahun depan.
Blake Hellam, Head of Retail Bank & Wealth Management HSBC Indonesia mengatakan, HSBC berupaya menyelesaikan masalah teknis penyatuan, baik dari sistem, bisnis, jaringan, hingga klien. “OJK memantau kami terus agar dapat menjadi satu sesuai target,” kata dia.

Agar konsolidasi bank semakin marak, OJK mengaku mengajukan usulan insentif pajak ke Kementerian Keuangan (Kemkeu). Sayang, Irwan masih enggan menyebutkan detail usulan insentif pajak yang diminta OJK. “Sudah kami beri masukan ke Pak Wakil Menteri Keuangan. Kami minta kalau usulan kami dipertimbangkan” ujar Irwan.

Sejauh ini, belum ada keputusan karena dalam proses pengkajian. Irwan menilai, insentif pajak memang mengurangi penerimaan pajak. Tapi, ada potensi penerimaan pajak lebih besar pasca merger. Insentif lain yang diusulkan OJK adalah pelonggaran giro wajib minimum dan pelonggaran pemenuhan porsi kredit UMKM.

Belum Ubah Capping Deposito, Langkah OJK Dinilai Tepat

in Uncategorized by

Bisnis.com. JAKARTA. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan formula capping bunga deposito sementara ini sama dinilai ekonom sebagai keputusan tepat.

Belum Ubah Capping Deposito, Langkah OJK Dinilai Tepat

Belum lama ini, OJK mengemukakan kendatipun suku bunga kebijakan berubah menjadi 7-day (Reverse) Repo Rate namun formula capping bunga deposito belum berubah. Otoritas menghindari perubahan terlalu mendasar dalam penetapan bunga deposito bank.

Ekonom Universitas Indonesia Destry Damayanti berpendapat selayaknya capping bunga deposito yang ada sekarang tetap mengacu kepada formula suku bunga operasi moneter 12 bulan alias BI Rate bukan tujuh hari seperti yang dianut dala 7-day Repo Rate.

“7-day Repo Rate itu suku bunga operasi moneternya lebih short, sedangkan capping deposito harusnya mengacu ke yang sifatnya jangka menengah seperti 12 bulan,†tuturnya kepada Bisnis.com, Kamis (25/8/2016).

OJK baru-baru ini menyampaikan penetapan formula capping bunga deposito yang mengacu kepada suku bunga operasi moneter 12 bulan akan dipertahankan setidaknya sampai akhir tahun. Setelah itu barulah otoritas akan mengkaji ulang guna mencari formulasi yang pas.

Kebijakan soal capping bunga deposito dirilis OJK pada Maret 2016. Peraturan ini menetapkan bank umum kegiatan usaha (BUKU) III batas atas bunga depositonya sebesar BI Rate plus 100 basis poin, sedangkan BUKU IV sebesar BI Rate plus 75 basis poin.

Pada saat OJK mensupervisi capping bunga deposito tersebut acuannya masih BI Rate. Tapi sekarang suku bunga kebijakan berubah menjadi 7-day Repo Rate. Bank Indonesia mulai memberlakukannya terhitung sejak 19 Agustus 2016.

Dengan demikian, ketentuan capping saat ini masih menggunakan formula suku bunga operasi moneter 12 bulan yang sebesar 6,5%, yaitu menjadi 7,25% untuk BUKU IV dan 7,5% untuk BUKU III. Adapun saat ini, 7 day reverse repo rate tercatat sebesar 5,25%.

“OJK bisa merujuk ke 7-day Repo Rate, tetapi tidak menjadikan ini satu-satunya patokan karena Repo Rate lebih short dengan melihat likuiditas keseharian, sedangkan OJK harus melihat likuiditas keseluruhan,†ucap Destry.

Go to Top